Konektivitas antar negara telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Jika pada abad ke-19 - awal abad ke-20, kerjasama internasional menitikberatkan pada masalah politik dan pertahanan-keamanan, kini ruang lingkup kerjasama meluas pada isu besar lain, seperti perdagangan, investasi, lingkungan, dan kebudayaan.
Salah satu bentuk kerjasama antar negara yang dilandasi oleh letak wilayah adalah the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan kita ulas pada artikel ini.
Menurut situs resminya, APEC merupakan forum ekonomi regional yang dibentuk pada 1989, dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan Asia-Pasifik.
Adapun tujuan kerjasama APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik melalui peningkatan integrasi ekonomi, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, inovatif, dan aman (www.apec.org. About APEC, dikutip pada Rabu, 25 Mei 2016).
Data menunjukkan bahwa pada 2014:
Pada awal berdirinya, entitas ini beranggotakan 12 negara, antara lain: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.
Pada 1991 ada tiga anggota baru yang bergabung, yakni: Taiwan, Hongkong, dan China.
Di 1993, dua negara bergabung dalam APEC, yaitu: Meksiko dan Papua Nugini.
Dengan demikian total anggota APEC pada 1993 mencapai 17 negara.
Selanjutnya dalam Pertemuan Puncak APEC 1994 (1994 APEC Summit), di Bogor, Indonesia, selain menghasilkan Deklarasi Bogor, APEC mendapat tambahan anggota baru, Chile.
Lalu pada 1998 ada tiga negara lagi yang berpartisipasi, yakni: Peru, Rusia, dan Vietnam; sehingga sampai saat ini total anggota APEC adalah 21 negara.
Dalam mewujudkan visi'nya, APEC berpedoman pada tiga pilar utama kerjasama, yaitu:
Sedangkan empat alasan yang mendasari terbentuknya kerjasama APEC adalah:
Perlu dicatat adanya perbedaan antara APEC dengan organisasi multinasional lain, seperti ASEAN, TPP (the Trans-Pacific Partnership), atau WTO (the World Trade Organization), yakni APEC tidak membuat peraturan perdagangan, melainkan lebih pada memfasilitasi diskusi bagi kepentingan integrasi ekonomi kawasan.
Dengan kata lain, forum APEC lebih merupakan sarana mediasi yang menghubungkan negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama multilateral.
Namun demikian seperti halnya organisasi internasional dan lainnya, APEC tidak lepas dari kritik terkait kinerja'nya. Berikut beberapa kritik terhadap kinerja APEC:
Selain masalah teknis diatas, terdapat faktor non-teknis yang mempengaruhi dinamika APEC, diantaranya:
Diluar pro-kontra atas peran APEC dalam mewujudkan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik, kebutuhan untuk bekerjasama dalam ekonomi, perdagangan, dan investasi, tetap menjadi alasan utama masih dibutuhkannya APEC hingga saat ini. **
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 20 Nopember 2018):
Pada 2018, APEC telah mengadakan serangkaian pertemuan, baik di tingkat kementerian maupun di level pemimpin tertinggi.
Papua Nugini (Papua New Guinea) terpilih sebagai negara tuan rumah penyelenggara pertemuan rutin tersebut.
Adapun tema APEC 2018 adalah ‘Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future’.
Sedangkan agenda pertemuan memberikan prioritas utama pada beberapa hal, yakni:
Salah satu pertemuan yang perlu dicermati adalah Pertemuan antar Menteri Keuangan APEC (2018 APEC Finance Ministers’ Meeting), pada 15-17 Oktober 2018, di Port Moresby, Papua Nugini.
Pertemuan tersebut antara lain membahas pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata, ancaman terkait perdagangan internasional, ketegangan geopolitik kawasan, peningkatan risiko keuangan, serta ketimpangan sosial.
Pertemuan menghasilkan komitmen bersama dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terbuka, kuat, berkesinambungan, dan seimbang.
Selain itu setiap kebijakan, baik fiskal maupun moneter, harus mendukung tercapainya pertumbuhan yang berkeadilan.
Sementara untuk meningkatkan produktivitas diupayakan melalui pembangunan infrastruktur, sehingga mampu menciptakan konektivitas, lapangan kerja, penguatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memacu persaingan sehat.
Terkait sektor keuangan, keterbukaan di sektor tersebut merupakan pondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor keuangan harus:
Di sektor perpajakan, perlu didorong adanya kerjasama internasional, terutama dalam mengimplementasikan sistem pajak yang transparan, penuh kepastian, dan berkeadilan (2018 APEC Finance Ministers’ Meeting. Joint Ministerial Statement, Port Moresby, Papua New Guinea, 17 October, 2018).
Adapun Konferensi Tingkat Tinggi APEC (2018 APEC CEO Summit) berlangsung pada 15-17 Nopember 2018, di Port Moresby, Papua Nugini, dihadiri oleh 21 pemimpin negara anggota serta beberapa pemimpin negara non-anggota sebagai tamu.
Namun demikian, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan bersama (joint communique). Hal ini terjadi akibat adanya ketegangan hubungan antara China dengan Amerika Serikat terkait isu perang dagang diantara kedua negara, serta perebutan hegemoni di kawasan Asia-Pasifik.
Dengan demikian, ini adalah untuk pertama kalinya KTT APEC tidak menghasilkan kesepakatan.
Peristiwa ini bahkan menjadi pemberitaan utama di berbagai media internasional, misalnya:
Demikian perkembangan terkini dinamika forum kerjasama APEC. Kita akan terus mencermati bagaimana perkembangannya di masa mendatang. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Sekilas tentang the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Melihat Sejarah Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dan Relevansinya di Dunia Modern
Sekilas tentang the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Tantangan UNDP Mewujudkan Agenda the Sustainable Development Goals
Menurut situs resminya, APEC merupakan forum ekonomi regional yang dibentuk pada 1989, dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan Asia-Pasifik.
Adapun tujuan kerjasama APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik melalui peningkatan integrasi ekonomi, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, inovatif, dan aman (www.apec.org. About APEC, dikutip pada Rabu, 25 Mei 2016).
Data menunjukkan bahwa pada 2014:
- total GDP 21 negara anggota APEC berkisar di angka US$ 43.8 triliun.
- total populasi penduduk negara anggota APEC tak kurang dari 2.8 miliar jiwa.
- total perdagangan di kawasan Asia-Pasifik mencapai lebih dari 40% perdagangan global.
Pada awal berdirinya, entitas ini beranggotakan 12 negara, antara lain: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.
Pada 1991 ada tiga anggota baru yang bergabung, yakni: Taiwan, Hongkong, dan China.
Di 1993, dua negara bergabung dalam APEC, yaitu: Meksiko dan Papua Nugini.
Dengan demikian total anggota APEC pada 1993 mencapai 17 negara.
Selanjutnya dalam Pertemuan Puncak APEC 1994 (1994 APEC Summit), di Bogor, Indonesia, selain menghasilkan Deklarasi Bogor, APEC mendapat tambahan anggota baru, Chile.
Lalu pada 1998 ada tiga negara lagi yang berpartisipasi, yakni: Peru, Rusia, dan Vietnam; sehingga sampai saat ini total anggota APEC adalah 21 negara.
Dalam mewujudkan visi'nya, APEC berpedoman pada tiga pilar utama kerjasama, yaitu:
- liberalisasi perdagangan dan investasi (trade and investment liberalization). Hal ini diwujudkan dengan menurunkan hambatan tarif dan non-tarif, memperbanyak lapangan kerja baru, serta meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan.
- penyediaan fasilitas perdagangan (trade facilitation). Dilakukan dengan mengurangi faktor ketidakpastian, serta waktu dan biaya bisnis dan perdagangan.
- kerjasama ekonomi dan teknik (economic and technical cooperation/ecotech). Hal ini meliputi pembangunan kapasitas teknis untuk mempromosikan investasi dan perdagangan, pembangunan sumberdaya manusia, penciptaan pasar modal yang aman dan efisien, peningkatan infrastruktur ekonomi, penerapan teknologi masa depan, peningkatan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta promosi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang ramah lingkungan.
Sedangkan empat alasan yang mendasari terbentuknya kerjasama APEC adalah:
- perekonomian yang terus berkembang pada dekade 1980'an, ditandai dengan pertumbuhan investasi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.
- adanya kepentingan bersama dari negara-negara di wilayah Asia-Pasifik untuk memelihara hubungan perdagangan internasional. Kerjasama ini berpotensi memberi peluang besar bagi setiap negara untuk memasarkan produk-produknya.
- kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia-Pasifik atas berkembangnya kawasan perdagangan lain, karena menjadi pesaing potensial.
- munculnya perselisihan antar dua negara dalam satu kawasan terkait kerjasama bilateral, yang berpotensi memicu konflik, sehingga diperlukan forum dialog yang lebih luas dan melibatkan banyak negara di kawasan yang sama.
Perlu dicatat adanya perbedaan antara APEC dengan organisasi multinasional lain, seperti ASEAN, TPP (the Trans-Pacific Partnership), atau WTO (the World Trade Organization), yakni APEC tidak membuat peraturan perdagangan, melainkan lebih pada memfasilitasi diskusi bagi kepentingan integrasi ekonomi kawasan.
Dengan kata lain, forum APEC lebih merupakan sarana mediasi yang menghubungkan negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama multilateral.
Namun demikian seperti halnya organisasi internasional dan lainnya, APEC tidak lepas dari kritik terkait kinerja'nya. Berikut beberapa kritik terhadap kinerja APEC:
- lambat dalam beradaptasi, terutama terkait kesepakatan dalam kebijakan persaingan dan hambatan non-tarif.
- terlalu banyak area yang di'cover, sehingga justru tidak fokus dalam penyelesaian masalah.
- komitmen yang rendah dari sebagian anggotanya.
- evaluasi yang tidak memadai atas komitmen yang disetujui.
- karena kesepakatan APEC bersifat konsensus, maka tidak ada keputusan yang mengikat untuk dilaksanakan anggota-anggotanya.
- koordinasi yang lemah, sehingga tidak mampu menetapkan skala prioritas.
- keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan tumpang-tindih dan inefisiensi, akibat banyaknya kelompok kerja dalam forum APEC.
Selain masalah teknis diatas, terdapat faktor non-teknis yang mempengaruhi dinamika APEC, diantaranya:
- konflik politik dan keamanan antar anggota APEC, misalnya sengketa Laut China Selatan (South China Sea).
- pertentangan kepentingan antar negara anggota (negara besar vs negara kecil), dimana negara kecil cenderung memiliki kapasitas ekonomi terbatas, sehingga tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan.
- ego antar kelompok negara dari area yang berbeda, misalnya: Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Muhammad, pernah mengusulkan untuk membentuk kaukus negara-negara Asia Timur (East Asian Economic Caucus/EAEC) dalam forum APEC untuk meng'counter kepentingan negara anggota APEC yang bukan berasal dari Asia Timur.
Diluar pro-kontra atas peran APEC dalam mewujudkan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik, kebutuhan untuk bekerjasama dalam ekonomi, perdagangan, dan investasi, tetap menjadi alasan utama masih dibutuhkannya APEC hingga saat ini. **
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 20 Nopember 2018):
Pada 2018, APEC telah mengadakan serangkaian pertemuan, baik di tingkat kementerian maupun di level pemimpin tertinggi.
Papua Nugini (Papua New Guinea) terpilih sebagai negara tuan rumah penyelenggara pertemuan rutin tersebut.
Adapun tema APEC 2018 adalah ‘Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future’.
Sedangkan agenda pertemuan memberikan prioritas utama pada beberapa hal, yakni:
- meningkatkan konektivitas dan mempererat integrasi perekonomian kawasan.
- mempromosikan pertumbuhan yang terbuka dan berkesinambungan.
- memperkuat pertumbuhan melalui reformasi struktural.
Salah satu pertemuan yang perlu dicermati adalah Pertemuan antar Menteri Keuangan APEC (2018 APEC Finance Ministers’ Meeting), pada 15-17 Oktober 2018, di Port Moresby, Papua Nugini.
Pertemuan tersebut antara lain membahas pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata, ancaman terkait perdagangan internasional, ketegangan geopolitik kawasan, peningkatan risiko keuangan, serta ketimpangan sosial.
Pertemuan menghasilkan komitmen bersama dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terbuka, kuat, berkesinambungan, dan seimbang.
Selain itu setiap kebijakan, baik fiskal maupun moneter, harus mendukung tercapainya pertumbuhan yang berkeadilan.
Sementara untuk meningkatkan produktivitas diupayakan melalui pembangunan infrastruktur, sehingga mampu menciptakan konektivitas, lapangan kerja, penguatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memacu persaingan sehat.
Terkait sektor keuangan, keterbukaan di sektor tersebut merupakan pondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor keuangan harus:
- memberi kesempatan seluas-luasnya bagi individu dan institusi usaha untuk memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- memfasilitasi program pengentasan kemiskinan.
- memupuk modal untuk pembangunan.
- menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Di sektor perpajakan, perlu didorong adanya kerjasama internasional, terutama dalam mengimplementasikan sistem pajak yang transparan, penuh kepastian, dan berkeadilan (2018 APEC Finance Ministers’ Meeting. Joint Ministerial Statement, Port Moresby, Papua New Guinea, 17 October, 2018).
Adapun Konferensi Tingkat Tinggi APEC (2018 APEC CEO Summit) berlangsung pada 15-17 Nopember 2018, di Port Moresby, Papua Nugini, dihadiri oleh 21 pemimpin negara anggota serta beberapa pemimpin negara non-anggota sebagai tamu.
Namun demikian, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan bersama (joint communique). Hal ini terjadi akibat adanya ketegangan hubungan antara China dengan Amerika Serikat terkait isu perang dagang diantara kedua negara, serta perebutan hegemoni di kawasan Asia-Pasifik.
Dengan demikian, ini adalah untuk pertama kalinya KTT APEC tidak menghasilkan kesepakatan.
Peristiwa ini bahkan menjadi pemberitaan utama di berbagai media internasional, misalnya:
- www.cnn.com. APEC summit wraps with no joint statement amid US-China discord, Nopember 19, 2018.
- www.abc.net.au. APEC 2018: US-China clash at regional meeting leads to historic summit failure, Monday 19 November, 2018.
- www.theguardian.com. Apec leades summit: five key moments in Pacific tug of war, Monday 19 November 2018.
- www.inquirer.net. Apec leaders fail to agree on final communique, Sunday 18 November 2018.
Demikian perkembangan terkini dinamika forum kerjasama APEC. Kita akan terus mencermati bagaimana perkembangannya di masa mendatang. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Sekilas tentang the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Melihat Sejarah Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dan Relevansinya di Dunia Modern
Sekilas tentang the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Tantangan UNDP Mewujudkan Agenda the Sustainable Development Goals
Tidak ada komentar:
Posting Komentar