Membatasi kerjasama perdagangan internasioanal, antipati terhadap investasi asing, dan terlalu curiga pada sistem perekonomian terbuka, membawa konsekuensi terasingnya perekonomian domestik suatu negara.
Artikel ini membahas kondisi negara yang menganut sistem perekonomian yang cenderung tertutup, Korea Utara (the Democratic People’s Republic of Korea).
Pertama-tama kita akan melihat data terkait negara ini. Bank Dunia mengkategorikan Korea Utara dalam kelompok low-income country (sebagai catatan: karena terbatasnya akses data, Bank Dunia tidak menyebutkan besaran angka).
Sedangkan populasi penduduk Korea Utara pada 2014 diperkirakan sebanyak 25.03 juta jiwa (www.data.worldbank.org).
Sementara berdasarkan laporan the Bank of Korea (Bank Sentral Korea Selatan), rata-rata GDP Korea Utara pada 2010-2014 berada dikisaran 0.74%.
Adapun GDP Korea Utara di 2014 mencapai 1.0%, turun 0.1% dari tahun sebelumnya.
Masih menurut BoK, total populasi Korea Utara di 2014 sebanyak 24.66 juta jiwa. Di tahun yang sama, negara tersebut mencatatkan angka ekspor sebesar US$ 3.16 miliar dan impor US$ 4.45 miliar, sehingga terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1.29 miliar (The Bank of Korea. Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2014, Press Release, July 17, 2015).
Untuk diketahui, data perekonomian Korea Utara jarang dipublikasikan, sehingga data yang diatas hanya merupakan angka perkiraan. Inilah kesulitan utama dalam upaya mengetahui kondisi riil perekonomian domestik negara tersebut.
Ekonomi Korea Utara mulai tumbuh seusai perang Korea (Korean War) pada 1950-1953, yang menelan korban lebih dari lima juta jiwa. Saat itu Korea Utara diperkirakan telah mampu membangun perekonomian domestik, terutama di sektor industri berskala besar.
Pada era 1960’an hingga 1980’an, perekonomian Korea Utara sangat bergantung pada industri-industri berat seperti bahan kimia, logam, serta peralatan mesin (traktor, truk, generator). Pada dekade tersebut, industrialisasi di Korea Utara diyakini jauh lebih maju daripada Korea Selatan.
Sebagai negara yang menganut sosialisme, saat itu Korea Utara memperoleh dukungan dari Uni Soviet dan China. Akan tetapi, tidak seperti China dan Uni Soviet (sekarang Rusia) yang dalam perkembangannya kemudian lebih condong ke arah pasar ekonomi terbuka, Korea Utara tetap bertahan dengan paham tersebut.
Perlu dicatat bahwa dengan industri-industri yang ada, Korea Utara sebenarnya memiliki pasar yang sangat potensial; namun terlalu besarnya campur tangan pemerintah serta in-konsistensi dalam perumusan kebijakan, membuat perekonomian domestik mengalami kemunduran.
Memasuki era 1980’an, Korea Utara mengalami kesulitan ekonomi seiring makin terbatasnya bahan baku produksi dan ketersediaan sumberdaya; dengan kata lain, perekonomian domestik mengalami stagnasi.
Situasi semakin parah tatkala memasuki era 1990’an. Selain karena mitra utama perdagangan (China dan Uni Soviet) mengurangi volume perdagangan dengan Korea Utara, bencana alam melanda beberapa wilayah negara tersebut.
Bencana pertama adalah kelaparan yang mengakibatkan kematian antara 600 ribu hingga satu juta jiwa. Sebagai respon, pemerintah Korea Utara mempromosikan slogan 'Let's eat two meals a day!' (Mari menyantap makanan dua kali sehari!), untuk mengurangi konsumsi pangan secara nasional (Noland, M. Famine and Reform in North Korea, the Institute for International Economics, 2003).
Belum selesai dengan kelaparan, pada pertengahan 1995 Korea Utara mengalami bencana banjir yang mengakibatkan lebih dari 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, rusaknya lahan pertanian hingga 330 ribu hektar, serta musnahnya hasil produksi gandum tak kurang dari 1.9 juta ton. Kerugian total akibat bencana ini diperkirakan mencapai US$ 15 miliar.
Diluar persoalan ekonomi, Korea Utara menanggung kecaman dunia internasional atas ujicoba nuklir yang dilakukan. Negara ini juga terkena sanksi embargo ekonomi atas tindakan tersebut (www.cnn.com. U.N. Security Council approves tough sanctions on North Korea, March 03, 2016, dikutip pada Senin, 16 Mei 2016).
Ada beberapa poin yang perlu dicatat dari kondisi ekonomi Korea Utara, yakni:
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 6 Nopember 2018):
Hingga update artikel ini ditulis, belum ada lembaga internasional maupun organisasi resmi yang merilis data perekonomian Korea Utara di 2018.
Namun demikian kita masih bisa melihat perkembangan ekonomi Korea Utara melalui press release Bank Sentral Korea Selatan (the Bank of Korea).
Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa GDP riil Korea Utara pada 2017 diperkirakan mencapai KRW 30.88 triliun (setara US$ 27.57 miliar, dengan asumsi US$ 1 = KRW 1,120), turun dari tahun sebelumnya, KRW 31.99 triliun; atau terjadi penurunan pertumbuhan GDP sebesar 3.5%.
Penurunan tersebut antara lain dipicu oleh merosotnya pertumbuhan sektor pertambangan (turun 11%), sektor manufaktur (6.9%), sektor listrik, gas, dan air (2.9%), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1.3%).
Adapun Gross National Income (GNI) Korea Utara pada 2017 mencapai KRW 36.6 triliun, atau hanya sekitar 2.1% GNI Korea Selatan.
Sedangkan GNI per kapita negara tersebut di 2017 mencapai KRW 1.46 juta, atau setara 4.4% GNI per kapita Korea Selatan (The Bank of Korea. Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2017, Press Release, July 20, 2018).
Selain data diatas, kita juga bisa melihat perkembangan Korea Utara melalui berbagai sumber berita.
Awal 2018, Korea Selatan mengundang Korea Utara untuk berpartisipasi dalam event olahraga multi-negara, Olimpiade Musim Dingin (the 2018 Winter Olympics) di PyeongChang, Korea Selatan, 9-25 Februari 2018.
Pemerintah Korea Utara memenuhi undangan tersebut dengan mengirim atlet-atlet olahraga.
Dalam (opening ceremony), kedua negara membawa Bendera Unifikasi Korea (the Korean Unification Flag) yang melambangkan bersatunya dua Korea, melalui cabang olahraga yang pesertanya merupakan satu tim dari kedua negara.
Sebagai catatan, Bendera Unifikasi Korea pertama kali digunakan dalam ajang Kejuaraan Dunia Tenis Meja (the 41st World Table Tennis Championship), di Chiba, Jepang, 24 April – 6 Mei 1991.
Bendera ini juga dikibarkan saat berlangsung pesta olahraga se-Asia (the 18th Asian Games) di Jakarta dan Palembang, Indonesia, 18 Agustus- 2 September 2018, serta the 3rd Asian Para Games, di Jakarta, Indonesia, 6-13 Oktober 2018 (dirangkum dari berbagai sumber).
Selain itu, Korea Utara berupaya melakukan perbaikan hubungan diplomasi, baik dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat, melalui serangkaian pertemuan bilateral.
Pada 27 April 2018 terjadi pertemuan puncak antar Korea (the April 2018 inter-Korean Summit) di Inter-Korea Peace House, Korea Selatan, antara Moon Jae-in dan Kim Jong-un, dalam rangka membicarakan Zona Demiliterisasi Korea (berada di wilayah perbatasan kedua negara), meningkatkan perdamaian di Semenanjung Korea, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.
Kemudian pada 12 Juni 2018 terjadi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Korea Utara di Capella Resort, Singapura (2018 North Korea-United States Summit).
Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Kim bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat bagi kedua negara (New Era of Relation), antara lain dengan menjaga perdamaian dan kesejahteraan antar dua negara, menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, serta menindaklanjuti program pelucutan senjata nuklir (denuclearization) (www.cfr.org. North Korean Nuclear Negotiations: 1985-2018, dikutip pada Senin, 5 Nopember 2018).
Dengan berbagai upaya diplomasi tersebut, Korea Utara berharap bisa lebih diterima negara-negara lain, sekaligus mengurangi sanksi dunia internasional, terutama di sektor perdagangan.
Untuk diketahui, Pemerintah Korea Utara dibawah Kim Jong-un menerapkan kebijakan dua arah (the two-track policy), atau ‘Byungjin’, yakni pembangunan ekonomi yang disertai dengan pengembangan kekuatan militer dan senjata nuklir. Hal inilah yang selalu dikhawatirkan dunia internasional.
Kabar terbaru menyebutkan jika Korea Utara ingin bergabung menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini diungkapkan Presiden Korea Selatan yang bersedia memberikan bantuan, meski tetap harus mendapat persetujuan secara luas oleh negara-negara lain (www.nknews.org. North Korea wants to join IMF and World Bank, pursue economic reform: Moon, September 26th, 2018, dikutip pada Senin, 5 Nopember 2018).
Demikian perkembangan terkini perekonomian Korea Utara. Kita masih akan terus mencermati bagaimana kelanjutannya. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Memotret Perekonomian Madagaskar: Kemiskinan, Malnutrisi, dan Instabilitas Politik Dalam Negeri
Kondisi Perekonomian Venezuela: Krisis Ekonomi dan Ketergantungan pada Minyak Bumi
Memahami Fenomena Hiperinflasi (Hyperinflation) di Perekonomian Modern: kasus Zimbabwe
Pertama-tama kita akan melihat data terkait negara ini. Bank Dunia mengkategorikan Korea Utara dalam kelompok low-income country (sebagai catatan: karena terbatasnya akses data, Bank Dunia tidak menyebutkan besaran angka).
Sedangkan populasi penduduk Korea Utara pada 2014 diperkirakan sebanyak 25.03 juta jiwa (www.data.worldbank.org).
Sementara berdasarkan laporan the Bank of Korea (Bank Sentral Korea Selatan), rata-rata GDP Korea Utara pada 2010-2014 berada dikisaran 0.74%.
Adapun GDP Korea Utara di 2014 mencapai 1.0%, turun 0.1% dari tahun sebelumnya.
Masih menurut BoK, total populasi Korea Utara di 2014 sebanyak 24.66 juta jiwa. Di tahun yang sama, negara tersebut mencatatkan angka ekspor sebesar US$ 3.16 miliar dan impor US$ 4.45 miliar, sehingga terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1.29 miliar (The Bank of Korea. Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2014, Press Release, July 17, 2015).
Untuk diketahui, data perekonomian Korea Utara jarang dipublikasikan, sehingga data yang diatas hanya merupakan angka perkiraan. Inilah kesulitan utama dalam upaya mengetahui kondisi riil perekonomian domestik negara tersebut.
Ekonomi Korea Utara mulai tumbuh seusai perang Korea (Korean War) pada 1950-1953, yang menelan korban lebih dari lima juta jiwa. Saat itu Korea Utara diperkirakan telah mampu membangun perekonomian domestik, terutama di sektor industri berskala besar.
Pada era 1960’an hingga 1980’an, perekonomian Korea Utara sangat bergantung pada industri-industri berat seperti bahan kimia, logam, serta peralatan mesin (traktor, truk, generator). Pada dekade tersebut, industrialisasi di Korea Utara diyakini jauh lebih maju daripada Korea Selatan.
Sebagai negara yang menganut sosialisme, saat itu Korea Utara memperoleh dukungan dari Uni Soviet dan China. Akan tetapi, tidak seperti China dan Uni Soviet (sekarang Rusia) yang dalam perkembangannya kemudian lebih condong ke arah pasar ekonomi terbuka, Korea Utara tetap bertahan dengan paham tersebut.
Perlu dicatat bahwa dengan industri-industri yang ada, Korea Utara sebenarnya memiliki pasar yang sangat potensial; namun terlalu besarnya campur tangan pemerintah serta in-konsistensi dalam perumusan kebijakan, membuat perekonomian domestik mengalami kemunduran.
Memasuki era 1980’an, Korea Utara mengalami kesulitan ekonomi seiring makin terbatasnya bahan baku produksi dan ketersediaan sumberdaya; dengan kata lain, perekonomian domestik mengalami stagnasi.
Situasi semakin parah tatkala memasuki era 1990’an. Selain karena mitra utama perdagangan (China dan Uni Soviet) mengurangi volume perdagangan dengan Korea Utara, bencana alam melanda beberapa wilayah negara tersebut.
Bencana pertama adalah kelaparan yang mengakibatkan kematian antara 600 ribu hingga satu juta jiwa. Sebagai respon, pemerintah Korea Utara mempromosikan slogan 'Let's eat two meals a day!' (Mari menyantap makanan dua kali sehari!), untuk mengurangi konsumsi pangan secara nasional (Noland, M. Famine and Reform in North Korea, the Institute for International Economics, 2003).
Belum selesai dengan kelaparan, pada pertengahan 1995 Korea Utara mengalami bencana banjir yang mengakibatkan lebih dari 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, rusaknya lahan pertanian hingga 330 ribu hektar, serta musnahnya hasil produksi gandum tak kurang dari 1.9 juta ton. Kerugian total akibat bencana ini diperkirakan mencapai US$ 15 miliar.
Diluar persoalan ekonomi, Korea Utara menanggung kecaman dunia internasional atas ujicoba nuklir yang dilakukan. Negara ini juga terkena sanksi embargo ekonomi atas tindakan tersebut (www.cnn.com. U.N. Security Council approves tough sanctions on North Korea, March 03, 2016, dikutip pada Senin, 16 Mei 2016).
Ada beberapa poin yang perlu dicatat dari kondisi ekonomi Korea Utara, yakni:
- Korea Utara sesungguhnya kaya akan sumberdaya mineral yang bisa dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Disamping itu, dibukanya peluang investasi asing akan memberi dampak signifikan pada pembangunan ekonomi domestik.
- Korea Utara sangat membatasi diri dalam perdagangan internasional. Tercatat hanya China, Rusia, dan Jepang, yang menjadi mitra utama. Apalagi pada perkembangannya, China dan Rusia telah meninggalkan rezim ekonomi tertutup dan mulai mengadopsi sistem perekonomian modern.
- Keengganan pemerintah Korea Utara menaati perjanjian pelucutan senjata nuklir mengakibatkan negara ini makin terisolasi dari dunia modern.
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 6 Nopember 2018):
Hingga update artikel ini ditulis, belum ada lembaga internasional maupun organisasi resmi yang merilis data perekonomian Korea Utara di 2018.
Namun demikian kita masih bisa melihat perkembangan ekonomi Korea Utara melalui press release Bank Sentral Korea Selatan (the Bank of Korea).
Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa GDP riil Korea Utara pada 2017 diperkirakan mencapai KRW 30.88 triliun (setara US$ 27.57 miliar, dengan asumsi US$ 1 = KRW 1,120), turun dari tahun sebelumnya, KRW 31.99 triliun; atau terjadi penurunan pertumbuhan GDP sebesar 3.5%.
Penurunan tersebut antara lain dipicu oleh merosotnya pertumbuhan sektor pertambangan (turun 11%), sektor manufaktur (6.9%), sektor listrik, gas, dan air (2.9%), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1.3%).
Adapun Gross National Income (GNI) Korea Utara pada 2017 mencapai KRW 36.6 triliun, atau hanya sekitar 2.1% GNI Korea Selatan.
Sedangkan GNI per kapita negara tersebut di 2017 mencapai KRW 1.46 juta, atau setara 4.4% GNI per kapita Korea Selatan (The Bank of Korea. Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2017, Press Release, July 20, 2018).
Selain data diatas, kita juga bisa melihat perkembangan Korea Utara melalui berbagai sumber berita.
Awal 2018, Korea Selatan mengundang Korea Utara untuk berpartisipasi dalam event olahraga multi-negara, Olimpiade Musim Dingin (the 2018 Winter Olympics) di PyeongChang, Korea Selatan, 9-25 Februari 2018.
Pemerintah Korea Utara memenuhi undangan tersebut dengan mengirim atlet-atlet olahraga.
Dalam (opening ceremony), kedua negara membawa Bendera Unifikasi Korea (the Korean Unification Flag) yang melambangkan bersatunya dua Korea, melalui cabang olahraga yang pesertanya merupakan satu tim dari kedua negara.
Sebagai catatan, Bendera Unifikasi Korea pertama kali digunakan dalam ajang Kejuaraan Dunia Tenis Meja (the 41st World Table Tennis Championship), di Chiba, Jepang, 24 April – 6 Mei 1991.
Bendera ini juga dikibarkan saat berlangsung pesta olahraga se-Asia (the 18th Asian Games) di Jakarta dan Palembang, Indonesia, 18 Agustus- 2 September 2018, serta the 3rd Asian Para Games, di Jakarta, Indonesia, 6-13 Oktober 2018 (dirangkum dari berbagai sumber).
Selain itu, Korea Utara berupaya melakukan perbaikan hubungan diplomasi, baik dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat, melalui serangkaian pertemuan bilateral.
Pada 27 April 2018 terjadi pertemuan puncak antar Korea (the April 2018 inter-Korean Summit) di Inter-Korea Peace House, Korea Selatan, antara Moon Jae-in dan Kim Jong-un, dalam rangka membicarakan Zona Demiliterisasi Korea (berada di wilayah perbatasan kedua negara), meningkatkan perdamaian di Semenanjung Korea, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.
Kemudian pada 12 Juni 2018 terjadi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Korea Utara di Capella Resort, Singapura (2018 North Korea-United States Summit).
Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Kim bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat bagi kedua negara (New Era of Relation), antara lain dengan menjaga perdamaian dan kesejahteraan antar dua negara, menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, serta menindaklanjuti program pelucutan senjata nuklir (denuclearization) (www.cfr.org. North Korean Nuclear Negotiations: 1985-2018, dikutip pada Senin, 5 Nopember 2018).
Dengan berbagai upaya diplomasi tersebut, Korea Utara berharap bisa lebih diterima negara-negara lain, sekaligus mengurangi sanksi dunia internasional, terutama di sektor perdagangan.
Untuk diketahui, Pemerintah Korea Utara dibawah Kim Jong-un menerapkan kebijakan dua arah (the two-track policy), atau ‘Byungjin’, yakni pembangunan ekonomi yang disertai dengan pengembangan kekuatan militer dan senjata nuklir. Hal inilah yang selalu dikhawatirkan dunia internasional.
Kabar terbaru menyebutkan jika Korea Utara ingin bergabung menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini diungkapkan Presiden Korea Selatan yang bersedia memberikan bantuan, meski tetap harus mendapat persetujuan secara luas oleh negara-negara lain (www.nknews.org. North Korea wants to join IMF and World Bank, pursue economic reform: Moon, September 26th, 2018, dikutip pada Senin, 5 Nopember 2018).
Demikian perkembangan terkini perekonomian Korea Utara. Kita masih akan terus mencermati bagaimana kelanjutannya. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Memotret Perekonomian Madagaskar: Kemiskinan, Malnutrisi, dan Instabilitas Politik Dalam Negeri
Kondisi Perekonomian Venezuela: Krisis Ekonomi dan Ketergantungan pada Minyak Bumi
Memahami Fenomena Hiperinflasi (Hyperinflation) di Perekonomian Modern: kasus Zimbabwe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar