Secara geografis, negara Jepang berada dalam posisi yang rentan terhadap bencana alam, hal ini mengklasifikasikannya kedalam salah satu negara dengan kejadian bencana paling sering terjadi di dunia. Menurut catatan, Jepang sering mengalami gempa bumi dengan kekuatan rata-rata diatas 6 pada skala richter. Selain gempa, bencana alam yang sering terjadi di Jepang adalah tsunami, badai topan, erupsi gunung berapi, banjir, serta tanah longsor.
Namun demikian, Jepang terkenal memiliki manajemen tanggap bencana (disaster management) yang sangat efektif, sehingga selalu cepat dalam menangani korban bencana, mengurangi dampak bencana, serta melakukan recovery pasca bencana.
Oleh karenanya, pada artikel ini kita akan mempelajari bagaimana Jepang menerapkan pola disaster management dalam penanggulangan bencana alam. Sebagai rujukan, kita akan melihat kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa kawasan di Jepang pada 11 Maret 2011.
Perlu dipahami bahwa disaster management merupakan suatu penataan dan pengelolaan sumberdaya serta tanggungjawab dalam penanganan hal-hal terkait aspek keselamatan manusia, baik dalam fase kesiagaan, respon, maupun pemulihan kembali atas kejadian bencana, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana tersebut (www.ifrc.org).
Pada 11 Maret 2011 lalu, terjadi bencana alam gempa bumi dengan kekuatan hingga sembilan pada skala richter yang disusul dengan gelombang tsunami di kawasan timur laut Jepang. Bencana ini tercatat menjadi salah satu bencana alam terdahsyat sepanjang sejarah Jepang.
Tidak hanya skala bencana saja yang tergolong besar, namun dampak bencana tersebut juga bisa dikatakan mencengangkan. Tercatat lebih dari 15,000 jiwa menjadi korban bencana alam tersebut, belum termasuk mereka yang hilang disapu gelombang tsunami, serta ratusan bangunan yang luluh lantak rata dengan tanah.
Lebih jauh, gempa bumi yang terjadi pada tengah hari tersebut menimbulkan gelombang tsunami yang mencapai ketinggian hingga 40 meter diatas permukaan laut. Namun bukan hanya ketinggian gelombang itu yang mengejutkan, melainkan juga jarak gelombang tsunami yang mampu menyapu daratan hingga lebih dari 10 kilometer dari bibir pantai.
Menurut laporan the United Nations Environmental Programme (UNEP), ada tiga perfektur (wilayah setingkat propinsi) yang terkena dampak paling parah, baik dari jumlah korban meninggal dan hilang, maupun bangunan yang hancur, yakni Perfektur Miyagi, Fukushima, dan Iwate. Ketiga area tersebut berada dititik terdekat dengan pusat gempa di Samudera Pasifik.
Selain itu, bencana tersebut bukan hanya menyisakan penderitaan dari sisi fisik, ekonomi, maupun psikis, namun juga membawa dampak buruk akibat kebocoran radiasi zat berbahaya (hazardous material) dari instalasi nuklir yang berada di Perfektur Fukushima.
Mengingat bahwa dampak radiasi nuklir bisa berlangsung dari generasi ke generasi, maka pemerintah setempat memastikan pengosongan wilayah hingga radius 20 kilometer dari pembangkit tenaga nuklir tersebut (The United Nations Environmental Programme. Managing post-disaster debris: the Japan experience, June 2012).
Akan tetapi, ada satu hal lagi yang tidak kalah mencengangkan dunia dari peristiwa bencana tersebut, yakni respon luar biasa dari pemerintah Jepang bersama-sama dengan elemen masyarakat dalam menangani situasi pasca bencana, melakukan recovery atas wilayah terdampak bencana, serta mengatasi masalah kesehatan dan kehidupan para korban yang selamat.
Masih menurut UNEP, dalam menghadapi bencana yang terjadi, pemerintah Jepang telah mempersiapkan beberapa langkah penting, yakni:
Selanjutnya, menurut laporan the Japanese Red Cross Society, dalam merespon bencana gempa bumi dan tsunami, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang disebut dengan Basic Policy on Reconstruction, yakni dengan menyediakan dana untuk rekonstruksi pasca bencana sampai dengan periode sepuluh tahun sejak kejadian, sebesar lebih dari ¥ 23 triliun (setara Rp 2,300 triliun, dengan asumsi ¥ 1 = Rp 100,-).
Disamping itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga memberikan perhatian serius kepada korban selamat, mengingat penderitaan fisik, kerugian ekonomi, serta kehilangan keluarga/kerabat/sahabat akan menyisakan trauma yang mendalam hingga bisa menurunkan daya hidup mereka.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah Jepang melakukan hal-hal strategis seperti membangun kembali sarana-prasarana umum, merevitalisasi industri/tempat usaha, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan perawatan kepada korban yang kemungkinan terkena dampak radiasi nuklir.
Selain hal tersebut diatas, pemerintah Jepang bersama dengan komunitas masyarakat dan bantuan internasional terus berupaya membersihkan dan mengelola sampah (disaster debris) yang bisa menjadi persoalan baru bagi lingkungan, baik itu yang bersifat logam, material tak bisa terurai, barang beracun dan berbahaya, serta material lain yang terbawa gelombang sehingga mengotori ekosistem laut.
Secara detil, pemerintah Jepang memusatkan upaya pada beberapa area kerja dalam proses penanggulangan bencana, antara lain:
Hingga saat ini, tugas kemanusiaan tersebut masih terus berlangsung. Sementara para korban bencana secara perlahan mulai menata kehidupan baru, saling bahu-membahu dalam komunitas masyarakat, dan tetap menjalani hidup dalam harmoni dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Catatan akhir, Jepang telah menunjukkan bahwa meskipun bencana telah mengakibatkan penderitaan fisik, ekonomi, dan emosional, namun mereka mampu segera bangkit dari keterpurukan melalui kinerja penanganan bencana yang cepat dan efektif. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Perkembangan Perekonomian Jepang
Belajar dari Pengelolaan Sampah di Jepang
Menakar Kebutuhan Sumberdaya Energi di Masa Depan
Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang
Oleh karenanya, pada artikel ini kita akan mempelajari bagaimana Jepang menerapkan pola disaster management dalam penanggulangan bencana alam. Sebagai rujukan, kita akan melihat kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa kawasan di Jepang pada 11 Maret 2011.
Perlu dipahami bahwa disaster management merupakan suatu penataan dan pengelolaan sumberdaya serta tanggungjawab dalam penanganan hal-hal terkait aspek keselamatan manusia, baik dalam fase kesiagaan, respon, maupun pemulihan kembali atas kejadian bencana, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana tersebut (www.ifrc.org).
Pada 11 Maret 2011 lalu, terjadi bencana alam gempa bumi dengan kekuatan hingga sembilan pada skala richter yang disusul dengan gelombang tsunami di kawasan timur laut Jepang. Bencana ini tercatat menjadi salah satu bencana alam terdahsyat sepanjang sejarah Jepang.
Tidak hanya skala bencana saja yang tergolong besar, namun dampak bencana tersebut juga bisa dikatakan mencengangkan. Tercatat lebih dari 15,000 jiwa menjadi korban bencana alam tersebut, belum termasuk mereka yang hilang disapu gelombang tsunami, serta ratusan bangunan yang luluh lantak rata dengan tanah.
Lebih jauh, gempa bumi yang terjadi pada tengah hari tersebut menimbulkan gelombang tsunami yang mencapai ketinggian hingga 40 meter diatas permukaan laut. Namun bukan hanya ketinggian gelombang itu yang mengejutkan, melainkan juga jarak gelombang tsunami yang mampu menyapu daratan hingga lebih dari 10 kilometer dari bibir pantai.
Menurut laporan the United Nations Environmental Programme (UNEP), ada tiga perfektur (wilayah setingkat propinsi) yang terkena dampak paling parah, baik dari jumlah korban meninggal dan hilang, maupun bangunan yang hancur, yakni Perfektur Miyagi, Fukushima, dan Iwate. Ketiga area tersebut berada dititik terdekat dengan pusat gempa di Samudera Pasifik.
Selain itu, bencana tersebut bukan hanya menyisakan penderitaan dari sisi fisik, ekonomi, maupun psikis, namun juga membawa dampak buruk akibat kebocoran radiasi zat berbahaya (hazardous material) dari instalasi nuklir yang berada di Perfektur Fukushima.
Mengingat bahwa dampak radiasi nuklir bisa berlangsung dari generasi ke generasi, maka pemerintah setempat memastikan pengosongan wilayah hingga radius 20 kilometer dari pembangkit tenaga nuklir tersebut (The United Nations Environmental Programme. Managing post-disaster debris: the Japan experience, June 2012).
Akan tetapi, ada satu hal lagi yang tidak kalah mencengangkan dunia dari peristiwa bencana tersebut, yakni respon luar biasa dari pemerintah Jepang bersama-sama dengan elemen masyarakat dalam menangani situasi pasca bencana, melakukan recovery atas wilayah terdampak bencana, serta mengatasi masalah kesehatan dan kehidupan para korban yang selamat.
Masih menurut UNEP, dalam menghadapi bencana yang terjadi, pemerintah Jepang telah mempersiapkan beberapa langkah penting, yakni:
- Merancang bangunan-bangunan yang tahan gempa. Ini sebagai langkah antisipasi awal apabila terjadi gempa yang muncul sewaktu-waktu
- Merencanakan aturan mengenai pemeliharaan lingkungan, seperti perlindungan hutan di pesisir samudera (coastal forests atau hutan mangrove) dan perlindungan awal gelombang tsunami (dengan menempatkan batu-batu pemecah ombak ditepian laut untuk mengurangi dampak tsunami). Poin kedua ini juga berperan sebagai langkah pencegahan terhadap gelombang tsunami yang bisa datang seiring gempa.
- Mengembangkan sistem peringatan dini bencana alam (disaster-early warning system). Ini dimaksudkan agar semua pihak, mulai dari gugus tugas siaga bencana (disaster task force unit) supaya bisa merespon dengan cepat, serta masyarakat yang berpotensi mengalami dampak bencana agar segera mempersiapkan diri untuk berlindung di tempat yang sudah dipersiapkan.
- Mendirikan area perlindungan (shelter) bagi korban terdampak bencana alam.
- Memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat sebagai respon cepat atas bencana alam yang bisa datang kapan saja.
- Mengembangkan secara terus-menerus sistem tanggap darurat bencana agar mampu bekerja secara efektif.
Selanjutnya, menurut laporan the Japanese Red Cross Society, dalam merespon bencana gempa bumi dan tsunami, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang disebut dengan Basic Policy on Reconstruction, yakni dengan menyediakan dana untuk rekonstruksi pasca bencana sampai dengan periode sepuluh tahun sejak kejadian, sebesar lebih dari ¥ 23 triliun (setara Rp 2,300 triliun, dengan asumsi ¥ 1 = Rp 100,-).
Disamping itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga memberikan perhatian serius kepada korban selamat, mengingat penderitaan fisik, kerugian ekonomi, serta kehilangan keluarga/kerabat/sahabat akan menyisakan trauma yang mendalam hingga bisa menurunkan daya hidup mereka.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah Jepang melakukan hal-hal strategis seperti membangun kembali sarana-prasarana umum, merevitalisasi industri/tempat usaha, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan perawatan kepada korban yang kemungkinan terkena dampak radiasi nuklir.
Selain hal tersebut diatas, pemerintah Jepang bersama dengan komunitas masyarakat dan bantuan internasional terus berupaya membersihkan dan mengelola sampah (disaster debris) yang bisa menjadi persoalan baru bagi lingkungan, baik itu yang bersifat logam, material tak bisa terurai, barang beracun dan berbahaya, serta material lain yang terbawa gelombang sehingga mengotori ekosistem laut.
Secara detil, pemerintah Jepang memusatkan upaya pada beberapa area kerja dalam proses penanggulangan bencana, antara lain:
- Pemulihan segera (emergency relief), diantaranya dengan mengembalikan kondisi fisik dan psikis para korban selamat. Dalam pelaksanaannya terdapat ratusan tim medis yang siap siaga membantu upaya pemulihan para korban bencana.
- Pelayanan dan infrastruktur kesehatan, terutama bagi para lansia yang menjadi kelompok paling rentan terganggu kesehatannya pasca bencana. Hal ini diupayakan dengan mendirikan klinik dan pusat kesehatan di beberapa wilayah disekitar area bencana.
- Penanganan korban terdampak kebocoran instalasi nuklir, yakni melalui pemeriksaan dan monitoring terhadap korban yang kemungkinan mengalami gangguan akibat radiasi nuklir.
- Perbaikan kondisi hidup korban gempa melalui penguatan komunitas masyarakat, sehingga tercipta ikatan batin yang kuat di antara para korban agar dapat menjalani kehidupan pasca bencana secara bersama-sama.
- Penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial, meliputi alat-alat kebutuhan rumah tangga, perlengkapan hidup sehari-hari, makanan bergizi, serta bantuan layanan kepada para manula.
- Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak, yakni dengan menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak supaya bisa tumbuh dan berkembang seperti sediakala. Selain itu disediakan juga taman bermain didalam ruang (indoor playground), sehingga anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman bersama dengan teman-teman mereka.
- Pengembangan sistem tanggap bencana berbasiskan komunitas, yakni dengan mendirikan pusat siaga bencana disetiap kota administratif (municipal).
- Pengembangan sistem tanggap bencana di tingkat nasional untuk mengkoordinasikan bantuan kepada korban bencana agar bisa berjalan dengan cepat dan efisien.
Hingga saat ini, tugas kemanusiaan tersebut masih terus berlangsung. Sementara para korban bencana secara perlahan mulai menata kehidupan baru, saling bahu-membahu dalam komunitas masyarakat, dan tetap menjalani hidup dalam harmoni dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Catatan akhir, Jepang telah menunjukkan bahwa meskipun bencana telah mengakibatkan penderitaan fisik, ekonomi, dan emosional, namun mereka mampu segera bangkit dari keterpurukan melalui kinerja penanganan bencana yang cepat dan efektif. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Perkembangan Perekonomian Jepang
Belajar dari Pengelolaan Sampah di Jepang
Menakar Kebutuhan Sumberdaya Energi di Masa Depan
Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang
artikelnya bagus, sangat berguna (y)
BalasHapussangat membantu
BalasHapusA disaster recovery plan is a blueprint for recovering from these events. A DRP does not seek to duplicate a business rather, its intent is to increase the chances of survival and to minimize the effects of the loss.https://missionrestorations.com/water-damage/kitchen-2
BalasHapusmembantu kita memahami cara memanaj bencana
BalasHapus