Infrastruktur merupakan salah satu modal penting bagi pembangunan ekonomi. Terhambatnya pembangunan infrastruktur berakibat negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pada artikel ini akan dibahas tentang konsep pembangunan infrastruktur (infrastructure development) beserta isu-isu yang terkait didalamnya.
Secara etimologi, kata ‘infrastructure’ terdiri dari kata ‘infra’ yang berarti dibawah atau didalam, dan ‘structure’ yang bermakna suatu metode atau cara bagaimana suatu entitas/bangunan disusun atau diorganisir.
Jadi apabila diterapkan dalam konsep ekonomi, bisa dimaknai bahwa infrastruktur merupakan elemen-elemen yang menjadi pondasi atau kerangka entitas/bangunan. Elemen tersebut bisa berwujud fasilitas, peralatan, serta jasa yang memungkinkan berjalannya pembangunan.
Sementara Singer mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan investasi yang tidak secara langsung bersifat produktif, namun berfungsi sebagai media untuk mempercepat proses pembangunan (Singer, HW. Development Projects as Part of National Development Programme, 1951).
Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu tujuan yang tercantum dalam agenda the Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-9, yakni membanguan infrastruktur yang andal, mempromosikan industrialisasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.
Adapun beberapa targetnya antara lain:
Lebih lanjut, infrastruktur mempengaruhi produktivitas dan output melalui mekanisme langsung maupun tak langsung. Dalam mekanisme langsung, infrastruktur meningkatkan produktivitas sumberdaya, sehingga secara otomatis meningkatkan jumlah output yang diproduksi.
Sementara dalam mekanisme tidak langsung, infrastruktur berpotensi mengurangi biaya transaksi dan biaya lain (transportasi, pemeliharaan produk), sehingga mendorong produksi menjadi lebih efisien dan cepat sampai ke pasar/konsumen.
Ketika produksi menjadi lebih efisien, maka akan berdampak positif terhadap efektivitas tenaga kerja. Selain itu, ketika biaya transportasi menjadi lebih murah, maka akan semakin besar pula kemungkinan peningkatan produktivitas yang dihasilkan.
Dalam salah satu laporannya, the World Bank mencatat bahwa sejak 1990, terdapat lebih dari US$ 2.5 trilliun di investasikan pada proyek infrastruktur swasta di seluruh dunia. Investasi tersebut antara lain berupa investasi pada telekomunikasi, listrik, dan jalan raya, sebagai pondasi proses industrialisasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Namun demikian tidak semua masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur. Masyarakat daerah miskin masih kesulitan memperoleh akses menuju wilayah yang lebih maju. Dengan kata lain, pembangunan masih terkonsentrasi di perkotaan sebagai sentra industri dan perdagangan (World Bank. World Development Indicators 2016).
Sebagai contoh, di negara-negara Afrika terdapat lebih dari 25% populasi penduduk belum menikmati akses listrik, sekitar 70% penduduk tidak memperoleh akses penghubung antar wilayah, tak kurang dari 800 juta jiwa tidak memperoleh akses ke sumber air bersih, serta lebih dari 2 miliar orang kekurangan akses pada kesehatan dan sanitasi yang layak.
Masalahnya, negara berkembang dan negara miskin cenderung tidak memiliki kecukupan sumberdaya modal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehinggga sangat bergantung pada dana bantuan internasional, misalnya melalui pinjaman Bank Dunia atau melalui skema Official Development Assistance/ODA (Dethier, J, and Alexander Moore. Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issues, ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165, April, 2012).
Selain bantuan lembaga internasional, tidak sedikit pula pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi pihak swasta (private sector). Infrastruktur yang dibiayai oleh sektor swasta biasanya lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Namun begitu, infrastruktur yang dikerjakan pihak swasta biasanya juga lebih mahal daripada jika dibiayai pemerintah.
Persoalannya, apabila infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah, tidak jarang terjadi penyimpangan (distorsi) pada sumberdaya finansial yang digunakan. Bukan rahasia lagi bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah sering dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan publik untuk memperkaya diri sendiri, akibatnya bisa mereduksi kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Pada intinya, investasi semestinya ditujukan dalam kerangka mewujudkan sustainable infrastructure. Sustainble infrastructure merupakan infrastruktur yang mampu menjawab permasalahan jangka panjang, mencakup aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Dari aspek sosial, sustainable infrastructure semestinya berupa infrastruktur yang terbuka untuk publik dan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. Infrastruktur ini harus bisa diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama kaum miskin, serta mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup kaum marginal.
Sementara dari aspek ekonomi, sustainable infrastructure harus mampu bertahan dalam jangka panjang, dalam arti tidak membebani keuangan pemerintah untuk ongkos pemeliharaan, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik lainnya.
Terakhir, dari aspek lingkungan, sustainable infrastructure harus menghasilkan infrastruktur yang ramah lingkungan, rendah emisi gas buang, serta efisien dalam pemanfaatan sumberdaya energi (Bhattacharya, A, Jeremy Oppenheim, and Nicholas Stern. Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of A Transformation Program, Global Economy & Development, Working Paper 91, July, 2015).
Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penentu berjalannya roda perekonomian dan pembangunan suatu negara, sehingga menjadi sangat penting untuk menyadari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Beberapa Catatan tentang Reklamasi (Land Reclamation)
Problem Ketersediaan Perumahan di Kota Besar
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development)
Hakikat Pembangunan Manusia (Human Development)
Jadi apabila diterapkan dalam konsep ekonomi, bisa dimaknai bahwa infrastruktur merupakan elemen-elemen yang menjadi pondasi atau kerangka entitas/bangunan. Elemen tersebut bisa berwujud fasilitas, peralatan, serta jasa yang memungkinkan berjalannya pembangunan.
Sementara Singer mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan investasi yang tidak secara langsung bersifat produktif, namun berfungsi sebagai media untuk mempercepat proses pembangunan (Singer, HW. Development Projects as Part of National Development Programme, 1951).
Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu tujuan yang tercantum dalam agenda the Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-9, yakni membanguan infrastruktur yang andal, mempromosikan industrialisasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.
Adapun beberapa targetnya antara lain:
- membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkesinambungan, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi dan manusia.
- meningkatkan akses untuk usaha berskala kecil dalam memperoleh dana/modal dan jasa finansial lainnya, khususnya di negara berkembang.
- meningkatkan infrastruktur dan industri yang inovatif agar bertahan dalam jangka panjang, serta mengupayakan teknologi yang ramah lingkungan.
Lebih lanjut, infrastruktur mempengaruhi produktivitas dan output melalui mekanisme langsung maupun tak langsung. Dalam mekanisme langsung, infrastruktur meningkatkan produktivitas sumberdaya, sehingga secara otomatis meningkatkan jumlah output yang diproduksi.
Sementara dalam mekanisme tidak langsung, infrastruktur berpotensi mengurangi biaya transaksi dan biaya lain (transportasi, pemeliharaan produk), sehingga mendorong produksi menjadi lebih efisien dan cepat sampai ke pasar/konsumen.
Ketika produksi menjadi lebih efisien, maka akan berdampak positif terhadap efektivitas tenaga kerja. Selain itu, ketika biaya transportasi menjadi lebih murah, maka akan semakin besar pula kemungkinan peningkatan produktivitas yang dihasilkan.
Dalam salah satu laporannya, the World Bank mencatat bahwa sejak 1990, terdapat lebih dari US$ 2.5 trilliun di investasikan pada proyek infrastruktur swasta di seluruh dunia. Investasi tersebut antara lain berupa investasi pada telekomunikasi, listrik, dan jalan raya, sebagai pondasi proses industrialisasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Namun demikian tidak semua masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur. Masyarakat daerah miskin masih kesulitan memperoleh akses menuju wilayah yang lebih maju. Dengan kata lain, pembangunan masih terkonsentrasi di perkotaan sebagai sentra industri dan perdagangan (World Bank. World Development Indicators 2016).
Sebagai contoh, di negara-negara Afrika terdapat lebih dari 25% populasi penduduk belum menikmati akses listrik, sekitar 70% penduduk tidak memperoleh akses penghubung antar wilayah, tak kurang dari 800 juta jiwa tidak memperoleh akses ke sumber air bersih, serta lebih dari 2 miliar orang kekurangan akses pada kesehatan dan sanitasi yang layak.
Masalahnya, negara berkembang dan negara miskin cenderung tidak memiliki kecukupan sumberdaya modal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehinggga sangat bergantung pada dana bantuan internasional, misalnya melalui pinjaman Bank Dunia atau melalui skema Official Development Assistance/ODA (Dethier, J, and Alexander Moore. Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issues, ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165, April, 2012).
Selain bantuan lembaga internasional, tidak sedikit pula pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi pihak swasta (private sector). Infrastruktur yang dibiayai oleh sektor swasta biasanya lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Namun begitu, infrastruktur yang dikerjakan pihak swasta biasanya juga lebih mahal daripada jika dibiayai pemerintah.
Persoalannya, apabila infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah, tidak jarang terjadi penyimpangan (distorsi) pada sumberdaya finansial yang digunakan. Bukan rahasia lagi bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah sering dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan publik untuk memperkaya diri sendiri, akibatnya bisa mereduksi kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Pada intinya, investasi semestinya ditujukan dalam kerangka mewujudkan sustainable infrastructure. Sustainble infrastructure merupakan infrastruktur yang mampu menjawab permasalahan jangka panjang, mencakup aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Dari aspek sosial, sustainable infrastructure semestinya berupa infrastruktur yang terbuka untuk publik dan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. Infrastruktur ini harus bisa diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama kaum miskin, serta mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup kaum marginal.
Sementara dari aspek ekonomi, sustainable infrastructure harus mampu bertahan dalam jangka panjang, dalam arti tidak membebani keuangan pemerintah untuk ongkos pemeliharaan, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik lainnya.
Terakhir, dari aspek lingkungan, sustainable infrastructure harus menghasilkan infrastruktur yang ramah lingkungan, rendah emisi gas buang, serta efisien dalam pemanfaatan sumberdaya energi (Bhattacharya, A, Jeremy Oppenheim, and Nicholas Stern. Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of A Transformation Program, Global Economy & Development, Working Paper 91, July, 2015).
Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penentu berjalannya roda perekonomian dan pembangunan suatu negara, sehingga menjadi sangat penting untuk menyadari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Beberapa Catatan tentang Reklamasi (Land Reclamation)
Problem Ketersediaan Perumahan di Kota Besar
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development)
Hakikat Pembangunan Manusia (Human Development)
menurut saya informasi diwebsite ini sangat menarik apabila anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Konstruksi dan perencanaan
BalasHapussilahkan kunjungi website di bawah ini
http://ftsp.gunadarma.ac.id/sipil/