Beberapa negara di dunia mengeluarkan anggaran pembangunan yang terbilang fantastis sebagai simbol kemajuan perekonomian. Pembangunan tersebut sekaligus untuk menunjukkan kredibilitas negara dikancah persaingan global. Salah satu negara yang melaksanakan pembangunan secara masif adalah Uni Emirat Arab. Artikel ini akan mengulas tentang kondisi domestik Uni Emirat Arab dari sisi sosio-politik dan ekonomi.
Uni Emirat Arab (the United Arab Emirates) berada di Benua Asia, tepatnya di Semenanjung Arab. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 83,600 km2, dengan jumlah populasi penduduk kurang-lebih sebesar 9.15 juta jiwa pada 2015 (data.worldbank.org).
Catatan Bank Dunia juga menunjukkan besarnya Gross Domestic Product (current US$) negara yang beribu kota di Abu Dhabi ini pada 2015 mencapai US$ 370.29 milliar.
Sementara berdasarkan data the International Monetary Fund (IMF), capaian GDP basis Purchasing Power Parity (PPP) Uni Emirat Arab pada 2016 adalah sebesar US$ 669.7 milliar dengan besaran GDP per kapita mencapai US$ 67.94 ribu. Angka GDP ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan capaian hingga US$ 647.8 miliar.
Sosio-Politik dan Pemerintahan.
Uni Emirat Arab merupakan negara berbentuk federasi yang terdiri dari tujuh keluarga emir (bangsawan/pangeran), yang didirikan pada 2 Desember 1971. Federasi ini merupakan representasi keragaman suku bangsa di UEA dan merupakan salah satu (atau mungkin satu-satunya) bentuk kerjasama yang paling berhasil di Semenanjung Arab.
Adapun kekuasaan negara dan pemerintahan terkonsentrasi pada keluarga yang memegang tahta tertinggi, dengan hanya memberi sedikit ruang bagi pihak lain untuk duduk dalam sistem pemerintahan.
Kekuasaan terpusat tersebut menghasilkan stabilitas politik yang terpelihara. Dalam catatan sejarah, sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir, nyaris tidak ada laporan mengenai ancaman keamanan dalam negeri.
Uni Emirat Arab juga tidak mengadakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara/pemerintahan, sehingga warga negara tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan eksekutif.
Sistem partai politik tidak berlaku di negara ini, sementara sistem sosial bergantung pada kekuasaan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan keluarga penguasa (patron-client relationship). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas serta meminimalisir gesekan dan kemungkinan pertentangan antar kelompok.
Negara ini juga mendapat sorotan internasional, terutama dari the Amnesty International yang menyatakan bahwa secara politis, warga negara Uni Emirat Arab tidak memiliki kebebasan. Selain itu, ketatnya aturan negara berpotensi mengancam hak asasi manusia; dengan kata lain, individu-individu yang bersuara kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah cenderung mendapatkan intimidasi dan terancam hukuman serius.
Uni Emirat Arab juga belum menandatangani kesepakatan internasional tentang penegakan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam the International Covenant on Civil and Political Rights serta the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Pada intinya, sistem pemerintahan Uni Emirat Arab merupakan pemerintahan absolut dan tersentralisasi pada keluarga para bangsawan.
Perekonomian dan Pembangunan.
Uni Emirat Arab merupakan negara yang melambangkan kemajuan ekonomi, kemegahan pembangunan infrastruktur, serta stabilitas manajemen pemerintahan. Negara ini menjadi salah satu role-model bagi sistem pemerintahan yang ter’administrasi dengan baik, sekaligus mampu menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi sistem kapitalisme pasar dalam perekonomian.
Burj Khalifa, yang dibangun dengan biaya lebih dari US$ 1.5 miliar, menjadi salah satu monumen kemegahan Uni Emirat Arab, sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan negara ini dalam membangun perekonomian.
Sebagai salah satu penghasil minyak mentah terbesar di dunia (cadangan minyak mentah Uni Emirat Arab pada 2015 tercatat sebesar 97.8 miliar barrel), negara ini juga memperhatikan dampak eksplorasi dan konsumsi bahan bakar minyak, dengan memberikan kompensasi berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk warga’nya.
Lebih lanjut, krisis ekonomi 2007-2008 dan perlambatan ekonomi global sejak 2014 tidak berdampak signifikan bagi perekonomian Uni Emirat Arab. Kemampuan Uni Emirat Arab dalam mengombinasikan sistem liberalisme dalam kebijakan perdagangan, stabilitas makroekonomi domestik, sektor keuangan yang kuat, serta jaring pengaman sosial yang kokoh, menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi negara ini.
Selain itu, menurut laporan resmi Kementerian Perekonomian Uni Emirat Arab, kontribusi sektor non-minyak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015 sektor non-minyak menyumbang hingga 69% dari penerimaan negara, sehingga penurunan harga minyak mentah dunia tidak terlalu berpengaruh pada kondisi perekonomian domestik.
Adapun sektor diluar minyak mentah yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian Uni Emirat Arab antara lain adalah sektor perkebunan, finansial, konstruksi bangunan, hotel dan restoran, serta sektor ritel (United Arab Emirates Ministry of Economy. The Annual Economic Report 2015).
Negara ini juga menggunakan sistem pegging atau mematok mata uang UAE Dirham pada US Dollar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas moneter.
Disamping itu Uni Emirat Arab secara aktif mengembangkan perekonomian berbasis pengetahuan (Knowledge-based Economy/KBE) sebagai salah satu penopang utama menuju stabilitas perekonomian jangka panjang. Untuk itu, negara ini mengadopsi sistem pendidikan kelas dunia sebagai salah satu pilar penting pengembangan KBE.
Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan, maka warga negara Uni Emirat Arab diberikan hak pendidikan mulai dari level dasar hingga perguruan tinggi yang dibiayai oleh negara. Sebagai informasi, anggaran pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 saja, untuk sektor pendidikan dianggarkan sebesar 21% dari total anggaran negara, atau setara dengan US$ 2.7 miliar.
Negara ini juga secara serius memperhatikan kondisi lingkungan, terutama dalam penciptaan kebijakan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas udara, sumberdaya air, energi ramah lingkungan, serta pelaksanaan green growth.
Dengan catatan-catatan mengesankan tersebut, masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak menjadi isu penting bagi Uni Emirat Arab.
Penutup.
Sebagai negara yang kaya akan cadangan minyak bumi, Uni Emirat Arab tidak bergantung hanya pada produksi minyak mentah, melainkan juga pada sektor lain seperti perkebunan, infrastruktur, dan ritel, serta pengembangan pendidikan sebagai basis Knowledge-based Economy. Sebagai hasilnya, negara ini praktis tidak mengalami dampak signifikan akibat krisis ekonomi dan perlambatan perekonomian global. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Qatar: antara kekayaan ekonomi dan dinamika konflik kawasan
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Kondisi Perekonomian Venezuela: Krisis Ekonomi dan Ketergantungan pada Minyak Bumi
Mengenal the Organization of the Petroleum-Exporting Countries (OPEC), penggali ladang minyak dunia
Catatan Bank Dunia juga menunjukkan besarnya Gross Domestic Product (current US$) negara yang beribu kota di Abu Dhabi ini pada 2015 mencapai US$ 370.29 milliar.
Sementara berdasarkan data the International Monetary Fund (IMF), capaian GDP basis Purchasing Power Parity (PPP) Uni Emirat Arab pada 2016 adalah sebesar US$ 669.7 milliar dengan besaran GDP per kapita mencapai US$ 67.94 ribu. Angka GDP ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan capaian hingga US$ 647.8 miliar.
Sosio-Politik dan Pemerintahan.
Uni Emirat Arab merupakan negara berbentuk federasi yang terdiri dari tujuh keluarga emir (bangsawan/pangeran), yang didirikan pada 2 Desember 1971. Federasi ini merupakan representasi keragaman suku bangsa di UEA dan merupakan salah satu (atau mungkin satu-satunya) bentuk kerjasama yang paling berhasil di Semenanjung Arab.
Adapun kekuasaan negara dan pemerintahan terkonsentrasi pada keluarga yang memegang tahta tertinggi, dengan hanya memberi sedikit ruang bagi pihak lain untuk duduk dalam sistem pemerintahan.
Kekuasaan terpusat tersebut menghasilkan stabilitas politik yang terpelihara. Dalam catatan sejarah, sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir, nyaris tidak ada laporan mengenai ancaman keamanan dalam negeri.
Uni Emirat Arab juga tidak mengadakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara/pemerintahan, sehingga warga negara tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan eksekutif.
Sistem partai politik tidak berlaku di negara ini, sementara sistem sosial bergantung pada kekuasaan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan keluarga penguasa (patron-client relationship). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas serta meminimalisir gesekan dan kemungkinan pertentangan antar kelompok.
Negara ini juga mendapat sorotan internasional, terutama dari the Amnesty International yang menyatakan bahwa secara politis, warga negara Uni Emirat Arab tidak memiliki kebebasan. Selain itu, ketatnya aturan negara berpotensi mengancam hak asasi manusia; dengan kata lain, individu-individu yang bersuara kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah cenderung mendapatkan intimidasi dan terancam hukuman serius.
Uni Emirat Arab juga belum menandatangani kesepakatan internasional tentang penegakan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam the International Covenant on Civil and Political Rights serta the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Pada intinya, sistem pemerintahan Uni Emirat Arab merupakan pemerintahan absolut dan tersentralisasi pada keluarga para bangsawan.
Perekonomian dan Pembangunan.
Uni Emirat Arab merupakan negara yang melambangkan kemajuan ekonomi, kemegahan pembangunan infrastruktur, serta stabilitas manajemen pemerintahan. Negara ini menjadi salah satu role-model bagi sistem pemerintahan yang ter’administrasi dengan baik, sekaligus mampu menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi sistem kapitalisme pasar dalam perekonomian.
Burj Khalifa, yang dibangun dengan biaya lebih dari US$ 1.5 miliar, menjadi salah satu monumen kemegahan Uni Emirat Arab, sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan negara ini dalam membangun perekonomian.
Sebagai salah satu penghasil minyak mentah terbesar di dunia (cadangan minyak mentah Uni Emirat Arab pada 2015 tercatat sebesar 97.8 miliar barrel), negara ini juga memperhatikan dampak eksplorasi dan konsumsi bahan bakar minyak, dengan memberikan kompensasi berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk warga’nya.
Lebih lanjut, krisis ekonomi 2007-2008 dan perlambatan ekonomi global sejak 2014 tidak berdampak signifikan bagi perekonomian Uni Emirat Arab. Kemampuan Uni Emirat Arab dalam mengombinasikan sistem liberalisme dalam kebijakan perdagangan, stabilitas makroekonomi domestik, sektor keuangan yang kuat, serta jaring pengaman sosial yang kokoh, menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi negara ini.
Selain itu, menurut laporan resmi Kementerian Perekonomian Uni Emirat Arab, kontribusi sektor non-minyak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015 sektor non-minyak menyumbang hingga 69% dari penerimaan negara, sehingga penurunan harga minyak mentah dunia tidak terlalu berpengaruh pada kondisi perekonomian domestik.
Adapun sektor diluar minyak mentah yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian Uni Emirat Arab antara lain adalah sektor perkebunan, finansial, konstruksi bangunan, hotel dan restoran, serta sektor ritel (United Arab Emirates Ministry of Economy. The Annual Economic Report 2015).
Negara ini juga menggunakan sistem pegging atau mematok mata uang UAE Dirham pada US Dollar sebagai upaya untuk menjaga stabilitas moneter.
Disamping itu Uni Emirat Arab secara aktif mengembangkan perekonomian berbasis pengetahuan (Knowledge-based Economy/KBE) sebagai salah satu penopang utama menuju stabilitas perekonomian jangka panjang. Untuk itu, negara ini mengadopsi sistem pendidikan kelas dunia sebagai salah satu pilar penting pengembangan KBE.
Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan, maka warga negara Uni Emirat Arab diberikan hak pendidikan mulai dari level dasar hingga perguruan tinggi yang dibiayai oleh negara. Sebagai informasi, anggaran pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 saja, untuk sektor pendidikan dianggarkan sebesar 21% dari total anggaran negara, atau setara dengan US$ 2.7 miliar.
Negara ini juga secara serius memperhatikan kondisi lingkungan, terutama dalam penciptaan kebijakan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas udara, sumberdaya air, energi ramah lingkungan, serta pelaksanaan green growth.
Dengan catatan-catatan mengesankan tersebut, masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak menjadi isu penting bagi Uni Emirat Arab.
Penutup.
Sebagai negara yang kaya akan cadangan minyak bumi, Uni Emirat Arab tidak bergantung hanya pada produksi minyak mentah, melainkan juga pada sektor lain seperti perkebunan, infrastruktur, dan ritel, serta pengembangan pendidikan sebagai basis Knowledge-based Economy. Sebagai hasilnya, negara ini praktis tidak mengalami dampak signifikan akibat krisis ekonomi dan perlambatan perekonomian global. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Qatar: antara kekayaan ekonomi dan dinamika konflik kawasan
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Kondisi Perekonomian Venezuela: Krisis Ekonomi dan Ketergantungan pada Minyak Bumi
Mengenal the Organization of the Petroleum-Exporting Countries (OPEC), penggali ladang minyak dunia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar