Indonesia Membangun: mewujudkan kemandirian ekonomi, menuju poros maritim dunia

Dalam tulisan sebelumnya (Perkembangan Perekonomian Indonesia), kita telah mempelajari posisi strategis Indonesia, baik dari sisi geografis maupun pada keikutsertaan'nya dalam membangun kerjasama antar negara. Selain itu disebutkan pula kondisi sosial-ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan 1945 hingga terjadinya krisis ekonomi 1997-1998, yang menjadi tonggak lahirnya Orde Reformasi. Selanjutnya, dalam artikel ini kita akan memahami perkembangan terkini pembangunan di Indonesia dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun.

Pembangunan Infrastruktur.
Pada 2015 lalu, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi makro maupun mikroekonomi domestik, yakni pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai Rp 230 triliun (bisniskeuangan.kompas.com, Jokowi Telah Memangkas Subsidi BBM Sebesar Rp 230 Triliun, 18 Februari 2015).

Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya realita bahwa masyarakat yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang berada di strata menengah keatas. Maka atas dasar keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, subsidi BBM akan dialihkan untuk sektor produktif seperti pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.



Ditambahkan pula bahwa sebagian dana yang diperoleh dari pemangkasan subsidi tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan bebas hambatan, jembatan, bendungan, dan fasilitas umum lain, terutama di daerah-daerah tertinggal diluar Pulau Jawa. Tindakan ini sekaligus sebagai upaya pemeratan pembangunan dan sarana mengatasi ketimpangan (inequality) diberbagai sektor perekonomian.

Meski pada awalnya terjadi gejolak akibat penolakan dari sebagian masyarakat, dikemudian hari terbukti bahwa kebijakan pemangkasan subsidi ini berhasil mengurangi pemborosan anggaran negara (state budget), yang lantas dimaksimalkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif.

Menuju Poros Maritim Dunia.
Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga telah mendeklarasikan cita-cita Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (Global Maritime Axis).

Menurut keterangan resminya, poros maritim dipandang sebagai gagasan strategis yang dimanifestasikan dalam pengembangan interkoneksi antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, peningkatan sarana transportasi laut, serta peningkatan keamanan maritim.

Adapun agenda-agenda tersebut antara lain diwujudkan melalui penegakan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang kelautan (presidenri.go.id, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dipublikasikan pada 13 Nopember 2015).

Sementara Bank Dunia dalam laporannya mencatat beberapa poin penting atas perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kebijakan pemangkasan subsidi BBM telah mampu membantu mengurangi ketimpangan dan bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas, seperti peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial.

Di sektor perbankan, Bank Dunia juga menyorot tentang kebijakan Bank Indonesia yang secara bertahap menurunkan tingkat suku bunga acuan. Hal ini diharapkan mampu memacu perekonomian riil, sehingga daya saing sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif.

Hal lain yang dikemukakan adalah upaya serius pemerintah Indonesia dalam memangkas biaya dan waktu untuk mengurus perijinan (working permit) bagi usaha/investasi yang akan masuk ke Indonesia. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan Indonesia di mata investor (The World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Resilience through reforms, June 2016).

Masalah-masalah Utama dalam Pembangunan.
Diluar semua upaya yang telah dilakukan pemerintah, masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pembangunan di Indonesia. Berikut rangkuman berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan Indonesia:

• Masalah korupsi. Menurut data Corruption Perceptions Index 2015, Indonesia menempati peringkat 88 dari total 168 negara dalam hal indeks korupsi atau angka kejadian korupsi, jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Thailand (76), Malaysia (50), dan Singapura (8) (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2015). Hal ini mengindikasikan tingginya angka kejahatan korupsi di Indonesia.
• Gesekan antar masyarakat yang berbingkai isu SARA (suku, ras, dan agama). Persoalan sosial yang berbau sentimen suku, ras, dan agama menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan.
• Gerakan radikalime dan jaringan terorisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya gerakan radikalisme serta teror yang terjadi beberapa kali di Indonesia berdampak negatif terhadap tingkat keamanan domestik dan menggerus kepercayaan investor asing.
• Kesenjangan pembangunan antar wilayah. Meski pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan secara masif, terutama di daerah-daerah terpencil, namun hingga saat ini belum semua masyarakat merasakan kesetaraan dalam kesejahteraan. Hal ini tentunya menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
• Masalah kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan telah merusak, bukan hanya kekayaan alam flora dan fauna serta kandungan mineral dalam tanah, namun juga menurunkan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
• Persoalan pembalakan hutan secara liar (illegal logging). Hutan tropis (rainforest) Indonesia merupakan salah satu hutan terluas di dunia, dengan area meliputi 463.3 ribu mil2. Sayangnya, kejahatan illegal logging telah menghancurkan 75% area hutan di Indonesia, atau setara dengan 33.4 juta hektar. Bank Dunia bahkan mencatat kerugian total akibat kegiatan illegal logging setiap tahun mencapai lebih dari US$ 2 miliar (World Bank, A Revised Forest Strategy for The World Bank Group, 2002).
• Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) dalam salah satu pernyataannya menyebut bahwa kerugian negara akibat illegal fishing mencapai angka Rp 101 trilliun setiap tahunnya, atau setara dengan US$ 7.77 miliar (US$ 1 = Rp 13,000) (news.kkp.go.id, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah, September 22, 2015).

Penutup.
Hingga kini, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan infrastruktur, sektor pertanian dan kelautan, peningkatan pembangunan daerah tertinggal, serta interkonektivitas antar pulau dan antar wilayah. Meski demikian harus diakui, masih banyak tantangan dan persoalan pembangunan yang harus ditanggulangi. **



ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Situasi Perekonomian Dunia di 2018
Perkembangan Perekonomian Indonesia
Melihat Sejarah Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dan Relevansinya di Dunia Modern
Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Perekonomian Global